Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, S.E., M.M. (Foto : Fathur)
Indcyber.com, SAMARINDA – Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, S.E., M.M., angkat bicara soal pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang selama ini dianggap tidak berjalan efektif. Dengan nada tegas, ia menekankan bahwa BUMD harus menjadi entitas bisnis yang profesional dan menghasilkan keuntungan, bukan sekadar tempat penitipan jabatan atau proyek yang merugikan daerah.
“BUMD ini bukan mainan! Kalau tidak bisa profesional dan menghasilkan profit, buat apa dibentuk? Kita bicara bisnis, bukan tempat titipan orang-orang yang hanya membebani anggaran,” ujar Iswandi dengan penuh penekanan.
Menurutnya, pengelolaan BUMD di Samarinda selama ini harus diawasi ketat agar tidak sekadar jadi ‘sapi perah’ untuk kepentingan tertentu. Ia menegaskan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan harus jelas pertanggungjawabannya dan mampu memberikan keuntungan bagi daerah.
“Kalau hanya jadi tempat menampung dana tanpa hasil, lebih baik uang itu didepositokan di bank. Setidaknya ada bunga dan jelas keuntungannya. Jangan sampai uang rakyat dipakai untuk sesuatu yang tidak produktif!” katanya dengan nada serius.
Samarinda Pasca Tambang: Kota Dagang dan Jasa Adalah Masa Depan
Tak hanya soal BUMD, Iswandi juga menyoroti masa depan ekonomi Samarinda pasca kebijakan 2026, di mana izin tambang akan mengalami perubahan signifikan. Baginya, Samarinda tidak boleh bergantung pada industri pertambangan, tetapi harus kembali ke jati dirinya sebagai kota jasa dan perdagangan.
“Kita ini kota dagang dan jasa! Sejak dulu, Samarinda adalah pusat distribusi barang untuk Kalimantan Timur. Letaknya strategis, di tengah wilayah, dengan akses langsung ke berbagai daerah. Ini yang harus kita manfaatkan!” katanya berapi-api.
Iswandi juga menekankan bahwa Pelabuhan Samarinda adalah aset besar yang perlu dimaksimalkan. “Barang-barang masuk langsung ke Samarinda, bukan ke Balikpapan atau tempat lain. Ini peluang yang besar jika dikelola dengan benar,” ujarnya.
Namun, ia realistis terhadap kondisi sektor lain seperti pertanian. “Kita mau bicara soal pertanian? Lahan kita cuma 6.000 hektare. Tidak mungkin Samarinda menjadi kota agraris. Jadi, fokus kita harus ke dagang dan jasa,” jelasnya.
Dengan suara lantang, Iswandi menutup pernyataannya dengan peringatan tegas kepada seluruh pemangku kepentingan:
“Cukup sudah BUMD jadi tempat bagi-bagi jabatan! Kalau tidak untung, bubarkan saja! Dan kita harus pikirkan masa depan Samarinda yang lebih mandiri, tanpa ketergantungan pada tambang.”
Pernyataan keras dari Iswandi ini tentu menjadi alarm bagi pemerintah daerah dan pelaku usaha. Akankah BUMD di Samarinda benar-benar berubah menjadi entitas yang profesional dan menguntungkan? Atau hanya akan tetap menjadi ‘ladang basah’ bagi segelintir orang? Waktu yang akan menjawabnya.#
Reporter: Fathur | Editor : Awang | ADV
