Rudy Mas’ud Gubernur Kalimantan Timur. (Foto : Fathur)
SAMARINDA – Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah. Hal ini disampaikannya kepada media usai menghadiri Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kaltim dari Agus Priyono, S.E., M.Si., Ak, CA, CSFA, CFrA, ERMAP, GRCP, GRCA kepada Mochammad Suharyanto, S.E., M.M., Ak., CSCU, CA, CSFA, ACPA, pada Kamis (7/3).
Dalam keterangannya, Rudy Mas’ud menekankan bahwa Kalimantan Timur telah membuktikan komitmennya dalam tata kelola keuangan yang baik dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 11 kali.
“Ini menunjukkan bahwa Kalimantan Timur memiliki sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Kami berkomitmen untuk terus mempertahankan tata kelola yang baik sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku,” ujar Rudy Mas’ud.
Ia juga menyoroti peran penting BPK sebagai mitra strategis dalam mengawal penggunaan anggaran daerah agar tetap sesuai koridor dan mencegah potensi penyimpangan, termasuk tindak pidana korupsi di lingkungan satuan kerja perangkat daerah (Satker) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Jangan sampai ada penyalahgunaan anggaran. Oleh karena itu, peran inspektorat harus diperkuat dalam pengawasan internal. Dengan kolaborasi yang baik antara Pemprov, Inspektorat, dan BPK, kami pastikan keuangan daerah digunakan secara tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Gubernur juga menginstruksikan seluruh Satker di lingkungan Pemprov Kaltim untuk segera menindaklanjuti temuan BPK, mengingat sebagian besar—sekitar 70 hingga 80 persen—bersifat administratif.
Dengan kepemimpinan baru di BPK Perwakilan Kaltim, Rudy Mas’ud berharap sinergi antara Pemprov dan BPK semakin kuat dalam menjaga tata kelola keuangan yang bersih, transparan, serta berpihak pada kepentingan masyarakat Kalimantan Timur.
Reporter : Fathur | Editor : Awang
