Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, (Foto : Fathur/indcyber.com)
Indcyber.com, Samarinda – Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, menyoroti perlunya penanganan serius terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) di provinsi ini.
Pernyataan tersebut disampaikannya saat mengikuti Rapat Koordinasi bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia, Arifatul Choiri Fauzi, yang digelar di Kantor Gubernur Kaltim, Sabtu (10/5/2025).
Hasanuddin, yang akrab disapa Hamas, mengungkapkan bahwa berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) tahun 2024, Kaltim mencatat 1.002 kasus kekerasan, dengan Kota Samarinda dan Balikpapan menjadi wilayah dengan jumlah laporan tertinggi.
“Angka kasus di dua kota itu cukup tinggi, salah satu penyebabnya karena jumlah penduduk yang besar,” jelas Hamas.
Meski demikian, Hamas melihat sisi positif dari meningkatnya pelaporan tersebut. Ia menilai hal itu mencerminkan kesadaran masyarakat yang kian membaik serta semakin mudahnya akses terhadap kanal-kanal pengaduan.
Namun, ia mengingatkan agar perhatian tidak hanya terfokus pada kota besar. Wilayah-wilayah terpencil di Kaltim, menurutnya, justru berisiko tinggi karena keterbatasan infrastruktur dan akses pelaporan.
“Daerah-daerah yang lebih terpencil mungkin banyak kejadian yang tidak terlaporkan karena akses terbatas. Kondisi geografisnya pun menantang. Ini perlu penanganan khusus dari pemerintah,” tegasnya.
Hamas juga mengapresiasi langkah Kementerian PPPA yang telah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) baik fisik maupun non-fisik untuk mendukung program perlindungan perempuan dan anak di tujuh dari sepuluh kabupaten/kota di Kaltim.
“Saya kira ini langkah yang positif. Tinggal kita kawal pelaksanaannya agar tepat sasaran,” pungkasnya.
Reporter : Fathur | Editor : Awang | ADV
