Indcyber.com, Samarinda – Anggota DPRD Provinsi Kaltim 2024-2029, Nurhadi Saputra, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kesenjangan jumlah SMP Negeri dan SMA/SMK Negeri di Balikpapan. Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengatakan bahwa permasalahan pendidikan di Balikpapan menyeruak selama dirinya menjabat sebagai anggota DPRD kota Bontang selama dua periode.
“Ini bukan hanya soal perbedaan kewenangan antara provinsi dan kota, tapi juga tentang keterbatasan anggaran yang menyeret pendidikan ke dalam jurang ketidakpastian,” ungkap Nurhadi di Gedung Utama B DPRD Kaltim, Senin, 28 Oktober 2024.
Nurhadi menyoroti ketidaksesuaian jumlah SMP Negeri yang mencapai 28 sekolah, berbanding terbalik dengan jumlah SMA/SMK Negeri yang hanya 15 sekolah. “Lulusan SMP setiap tahunnya berharap bisa melanjutkan pendidikan di sekolah negeri, namun kenyataannya jumlah SMA tidak memadai,” jelas Nurhadi.
“Data Disdik Balikpapan menunjukkan bahwa hanya 67 persen lulusan SMP yang bisa diterima di SMA/SMK negeri. Ini adalah tantangan besar yang harus kita atasi bersama,” tegasnya.
Nurhadi juga menyinggung permasalahan PPDB di Balikpapan. “Kalau kita melihat kondisi di Samarinda, Balikpapan sangat terkenal dengan PPDB-nya. Bukan soal zonasi, tapi jumlah sekolahnya yang terbatas,” ungkapnya.
Nurhadi menekankan perlunya penambahan SMA/SMK di Balikpapan untuk mengatasi krisis pendidikan yang ada. “Ini adalah tugas khusus yang harus kita dorong bersama,” pungkasnya.(Adv)
Reporter : Indra | Editor : Fathur
