Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, saat memberikan keterangan kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (9/7/2025), terkait pandangan Fraksi PDI Perjuangan dalam Rapat Paripurna tentang Pertanggungjawaban APBD 2024 dan RPJMD 2025–2029. (Foto: Fathur)
Indcyber.com, SAMARINDA — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Samarinda menyoroti sejumlah persoalan krusial dalam pelaksanaan APBD 2024, terutama menyangkut transparansi pengelolaan anggaran dan efektivitas kinerja perangkat daerah. Pandangan kritis ini disampaikan dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan II Tahun 2025 yang juga membahas persetujuan bersama terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 dan RPJMD 2025–2029.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, selaku juru bicara fraksi, menegaskan bahwa apa yang disampaikannya merupakan sikap resmi Fraksi PDIP, bukan pendapat pribadi.
“Ini adalah suara fraksi, bukan opini saya pribadi. Saya hanya diberi mandat untuk menyampaikan,” ujarnya saat diwawancarai di ruang kerjanya, Rabu (9/7/2025).
Iswandi mengungkapkan salah satu sorotan utama fraksinya adalah pengelolaan retribusi parkir yang dinilai belum optimal. Ia menyoroti belum adanya kejelasan dalam laporan pertanggungjawaban terkait titik-titik parkir bermasalah dan potensi pendapatan yang hilang.
“Jangan sampai potensi PAD bocor begitu saja tanpa ada langkah konkret. Kami hanya minta kejelasan, di mana saja lokasi parkir yang bermasalah dan berapa besar dampaknya,” tegasnya.
Iswandi juga mengapresiasi langkah tegas Wali Kota Samarinda yang sempat menjadi perhatian publik melalui media sosial terkait upaya pemberantasan kebocoran retribusi parkir. Menurutnya, keterlibatan aparat penegak hukum dalam pengawasan merupakan langkah positif, namun perlu diikuti dengan transparansi dalam proses.
“Langkah Pak Wali sudah tepat dan kami mendukung. Tapi prosesnya harus terbuka agar tidak menimbulkan persepsi negatif baru,” ujarnya.
Selain itu, Fraksi PDIP juga menyoroti lambannya progres kerja sama dengan pihak ketiga, terutama sektor perbankan, dalam penerapan sistem pembayaran parkir elektronik (e-parking). Sistem tersebut dinilai baru berjalan di beberapa pusat perbelanjaan di Samarinda dan belum diterapkan secara luas.
“Kerja sama ini penting untuk menekan kebocoran PAD. Sayangnya, progresnya belum terlihat signifikan. Padahal sudah terbukti bisa berjalan di beberapa mal,” kata Iswandi.
Kendati menyampaikan banyak catatan, Iswandi menegaskan bahwa kritik tersebut bersifat konstruktif dan bertujuan untuk mendorong perbaikan menyeluruh dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Kota Tepian.
“Semua ini kami sampaikan demi kemajuan Kota Samarinda. Fraksi PDIP tetap berdiri dalam semangat kolaboratif untuk membangun daerah,” pungkasnya.
Reporter: Fathur | Editor: Awang | ADV
