Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik Duduk Bersama Gubernur Terpilih, Rudy Mas’ud Memimpin Musyawarah Besar Terkait Lahan Yang Ada di Marangkayu. Foto: INDRA INDCYBER.COM
Samarinda, Indcyber.com – Dalam upaya menyelesaikan permasalahan yang telah berlarut selama 18 tahun di Marangkayu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggelar musyawarah besar di VVIP Room Rumah Jabatan Kantor Gubernur Kaltim pada Rabu (12/02/2025). Pertemuan ini dipimpin oleh Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik, dan dihadiri oleh Gubernur Terpilih Kaltim, Rudy Mas’ud, Ketua DPRD Provinsi Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Turut hadir perwakilan dari pemerintah pusat, PTPN, Pertamina, dan Balai Wilayah Sungai (BWS).
Salah satu fokus utama dalam pertemuan ini adalah percepatan penyelesaian pembangunan Bendungan Marangkayu yang telah mengalami kendala selama hampir dua dekade. Bendungan ini memiliki peran strategis sebagai sumber air baku untuk Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Marangkayu yang melayani wilayah Kutai Kartanegara dan Bontang. Namun, hingga kini, proyek tersebut belum dapat difungsikan secara optimal.
Pj Gubernur Akmal Malik menegaskan pentingnya pendekatan musyawarah dan kekeluargaan dalam menyelesaikan permasalahan ini. “Saya rasa tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Kita duduk bersama dan mencari solusi terbaik,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, dibentuk tim penyelia yang disebut “squad tim” dengan tugas utama menuntaskan persoalan ini dalam waktu maksimal tiga bulan. Tim ini diharapkan dapat mengidentifikasi dan mengatasi berbagai kendala yang menghambat operasionalisasi bendungan.
Gubernur Terpilih Kaltim, Rudy Mas’ud, yang turut hadir dalam pertemuan ini, menyatakan kesiapannya untuk segera bekerja setelah resmi dilantik. “Siap tidak siap harus siap, ini amanah dari masyarakat Kalimantan Timur,” tegasnya. Pelantikan Gubernur Terpilih dijadwalkan berlangsung pada 20 Februari 2025, dengan agenda gladi kotor pada 17 Februari 2025.
Permasalahan utama yang menghambat operasionalisasi Bendungan Marangkayu adalah pembebasan lahan yang belum tuntas. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Salamat Simanullang, dalam kunjungannya ke lokasi pembangunan bendungan, mengidentifikasi bahwa penggenangan tahap pertama belum dapat dilakukan karena masalah pembebasan lahan.
Selain itu, Pj Gubernur Akmal Malik berharap Bendungan Marangkayu dapat segera berfungsi karena sangat penting bagi masyarakat di wilayah Marangkayu, Kutai Kartanegara, maupun Bontang. Bendungan ini memiliki sejumlah manfaat, antara lain sebagai sumber irigasi lahan pertanian guna mendukung ketahanan pangan Kaltim, pengendali banjir, dan sumber air baku bagi masyarakat sekitar.
Dengan terbentuknya tim khusus ini dan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan permasalahan yang telah berlarut-larut ini dapat segera diselesaikan, sehingga Bendungan Marangkayu dapat beroperasi dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Kalimantan Timur.
Reporter: Indra | Editor : Fathur
