Abdul Rohim, anggota DPRD Samarinda. (Fathur/indcyber.com)
SAMARINDA, indcyber.com – Penyelesaian hak-hak pekerja di Kota Samarinda menjadi sorotan utama dalam pertemuan antara anggota DPRD dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang digelar di kantor DPRD pada Selasa (11/3/2025). Abdul Rohim, anggota DPRD Samarinda, menegaskan bahwa meskipun berbagai mekanisme sudah diterapkan, beberapa masalah, terutama terkait pembayaran hak pekerja, masih belum sepenuhnya diselesaikan.
“Kami mendesak agar masalah ini segera diatasi. Ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab, khususnya terkait jumlah pembayaran yang masih kabur,” ujar Abdul Rohim, menambahkan bahwa pihak terkait, termasuk Kejaksaan Negeri Samarinda, sedang bekerja keras untuk menuntaskan permasalahan tersebut.
Menurut Abdul Rohim, penting bagi semua pihak untuk memastikan bahwa hak-hak pekerja dapat dipenuhi secara transparan dan adil. Ia menekankan bahwa penyelesaian masalah ini harus melalui mekanisme yang jelas dan tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan untuk menghindari kewajiban pembayaran.
“Ini adalah kewajiban yang harus dilaksanakan, dan kita harus memastikan semua hak pekerja dipenuhi,” jelas Abdul Rohim.
Selain itu, isu yang sempat memicu ketegangan sebelumnya, yaitu aksi protes terkait hak-hak pekerja, turut disinggung oleh Abdul Rohim. Ia mengklarifikasi bahwa tidak ada konflik pribadi yang terjadi. Aksinya merupakan bentuk ekspresi ketidakpuasan terhadap proses penyelesaian yang dinilai terlalu lama, dan ia menegaskan bahwa tujuannya bukan untuk melukai pihak manapun.
“Tidak ada konflik pribadi dengan siapapun. Tindakan yang saya lakukan adalah bentuk ketidakpuasan terhadap proses yang berlarut-larut,” ungkap Abdul Rohim.
Meski demikian, sempat timbul pertanyaan mengenai apakah perdamaian perlu diupayakan, namun Abdul Rohim menyatakan bahwa hal tersebut tidak diperlukan, karena ia menilai tidak ada konflik signifikan yang harus diselesaikan.
Di sisi lain, perhatian juga teralihkan kepada kondisi kesehatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Samarinda yang dilaporkan semakin menurun. Isu mengenai apakah Kadis PUPR perlu diganti pun mulai mencuat. Menanggapi hal tersebut, Abdul Rohim menyatakan bahwa keputusan untuk mengganti atau mempertahankan Kadis PUPR sepenuhnya berada di tangan Wali Kota Samarinda.
“Itu sepenuhnya hak prerogatif Wali Kota. Jika beliau merasa kondisi kesehatan Kadis PUPR mempengaruhi kinerja dan dapat mengganggu realisasi janji-janji politiknya, maka itu adalah hak beliau untuk mengambil keputusan,” ujar Abdul Rohim.
Namun, ia menekankan bahwa saat ini prioritas utama adalah menyelesaikan permasalahan terkait hak-hak pekerja. Masalah lainnya, termasuk kesehatan Kadis PUPR, baru bisa dibahas setelah itu.
Abdul Rohim juga mengingatkan bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh kepala dinas pada akhirnya akan berimbas pada Wali Kota, karena publik akan selalu mengaitkan masalah tersebut dengan kepemimpinan wali kota.
“Setiap keputusan dari kepala dinas akan berdampak pada Wali Kota, karena publik akan mengaitkan hal ini dengan kepemimpinan beliau,” tutup Abdul Rohim.
Meski isu mengenai kemungkinan pergantian Kadis PUPR mencuat, keputusan tersebut akan tetap bergantung pada kebijakan Wali Kota dengan mempertimbangkan situasi dan dampak terhadap kinerja dinas. Namun, Abdul Rohim menegaskan bahwa penyelesaian hak pekerja tetap menjadi prioritas utama yang harus segera diselesaikan.#
Reporter : Fathur | Editor : Awang | ADV
