Samarinda, INDCYBER.COM – Langkah besar menuju Pilkada serentak 2024 ditandai dengan Rapat Koordinasi (Rakor) yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) di Kantor Gubernur Kalimantan Timur. Dengan membawa misi besar menjaga netralitas dan stabilitas, Rakor ini menjadi momentum penting untuk memastikan Pilkada yang demokratis dan aman di seluruh Indonesia.
Berlangsung di ruang Kersik Luway, Rakor dihadiri tokoh-tokoh strategis, termasuk Brigjen TNI (Mar) Dr. Guslin, Asisten Deputi Kewaspadaan Nasional Kemenko Polhukam, serta perwakilan Polri, TNI, BIN, dan Kesbangpol Kalimantan Timur, Jumat (22/112024).
Dalam pemaparannya, Brigjen Guslin menegaskan bahwa Pilkada serentak 2024 bukan sekadar agenda politik, tetapi juga tonggak sejarah yang akan menentukan arah demokrasi bangsa.
“Untuk pertama kalinya, Pilkada serentak akan digelar di 545 daerah, mencakup 37 provinsi, 451 kabupaten, dan 93 kota. Ini bukan hanya tantangan teknis, tetapi juga ujian terhadap kemampuan kita menjaga nilai-nilai demokrasi,” kata Guslin.
Ia menyoroti pentingnya profesionalisme penyelenggara dan komitmen seluruh pihak untuk menjamin keadilan dan transparansi dalam setiap tahapannya. “Hasil Pilkada yang berkualitas hanya bisa dicapai jika prosesnya jujur, adil, dan bebas dari intervensi,” tambahnya.
Salah satu isu krusial yang dibahas dalam Rakor ini adalah netralitas aparat pemerintah dan penyelenggara Pilkada. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Kaltim, Fatimah Waty, menegaskan bahwa netralitas bukan hanya tuntutan, tetapi juga syarat utama menjaga legitimasi Pilkada.
“Kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi terbangun dari keyakinan bahwa tidak ada keberpihakan dalam proses ini. Kita harus bekerja keras memastikan hal itu terwujud,” ujar Fatimah.
Meski Kalimantan Timur termasuk dalam kategori daerah rawan, Fatimah optimistis bahwa tantangan, seperti distribusi logistik di wilayah terpencil, dapat diatasi melalui koordinasi yang baik.
Rakor ini juga membahas ancaman yang berpotensi mengganggu jalannya Pilkada, termasuk daerah dengan indeks kerawanan tinggi. Kemenko Polhukam telah membentuk 14 tim pemantau khusus yang akan ditugaskan di wilayah-wilayah strategis. “Tim ini bertugas memantau situasi di lapangan, terutama di daerah yang memiliki potensi konflik,” ungkap Brigjen Guslin.
Selain Kalimantan Timur, Rakor serupa juga digelar di Papua, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan. Langkah ini merupakan bagian dari strategi besar untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam memastikan pelaksanaan Pilkada berjalan lancar.
Brigjen Guslin mengakhiri pertemuan dengan pesan penuh harapan. “Stabilitas politik dan keamanan adalah tanggung jawab kita bersama. Demokrasi yang berkualitas tidak tercipta begitu saja, melainkan lahir dari komitmen kita untuk bekerja sama,” tegasnya.
Dengan semangat kolaborasi dan persiapan yang matang, Pilkada serentak 2024 diharapkan tidak hanya menjadi perayaan demokrasi, tetapi juga menjadi bukti bahwa Indonesia mampu menghadirkan proses pemilihan yang aman, adil, dan bermartabat. Demokrasi bukan sekadar tujuan, melainkan warisan yang harus terus dijaga.#
Reporter : Indra | Editor : Fathur
