Indcyber.com, Samarinda – Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra, menegaskan penolakannya terhadap rencana efisiensi anggaran yang akan diberlakukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurutnya, kebijakan tersebut justru akan semakin memperburuk kondisi pembangunan di Samarinda yang sudah menghadapi keterbatasan dana.
“Dana yang kita miliki saat ini saja sudah jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Jika dilakukan efisiensi, maka situasi akan semakin sulit,” ungkap Samri dalam pernyataannya kepada awak media.
Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), usulan pembangunan dari masyarakat Samarinda mencapai Rp13 triliun. Namun, kemampuan keuangan daerah hanya sekitar Rp2 triliun, dan angka tersebut pun masih berpotensi terkena pemangkasan lebih lanjut.
“Dengan selisih yang begitu besar antara kebutuhan dan anggaran yang tersedia, efisiensi justru akan semakin menghambat pembangunan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat,” tegasnya.
Samri juga menyoroti dampak besar yang akan terjadi, terutama pada sektor infrastruktur seperti perbaikan jalan, drainase, dan pengendalian banjir. Menurutnya, kebijakan efisiensi ini bisa memperburuk kondisi kota jika tidak ada solusi lain yang diterapkan.
“Pembangunan infrastruktur adalah kebutuhan mendesak bagi masyarakat. Jika anggarannya dikurangi, maka kita akan menghadapi lebih banyak masalah di masa depan,” tambahnya.
Sebagai langkah alternatif, ia mendorong pemerintah untuk mencari sumber pendanaan lain atau melakukan efisiensi pada sektor yang tidak berdampak langsung terhadap pembangunan. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas tanpa mengorbankan proyek-proyek vital di Samarinda.
