Ketua DPRD Kota Samarinda, H. Helmi Abdullah, SE, MM. (Foto : Fathur)
Samarinda, indcyber.com – DPRD Kota Samarinda dan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda terus berupaya memastikan penggunaan anggaran yang lebih efektif dan efisien. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah melakukan efisiensi anggaran di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dengan total anggaran yang diefisiensikan mencapai Rp70 hingga Rp75 miliar.
Ketua DPRD Kota Samarinda, H. Helmi Abdullah, SE, MM, menegaskan bahwa efisiensi ini bertujuan untuk mengoptimalkan belanja daerah, bukan sekadar pemangkasan anggaran. Menurutnya, efisiensi akan difokuskan pada pengurangan belanja non-esensial yang tidak berdampak langsung pada masyarakat.
“Kami ingin memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara tepat sasaran. Efisiensi ini bukan berarti mengurangi pelayanan, justru kami ingin mengalokasikan anggaran ke sektor yang lebih prioritas,” ujar Helmi usai rapat di Gedung DPRD Kota Samarinda, Selasa malam (4/3/2025).
Menekan Pengeluaran Tanpa Ganggu Pelayanan
Salah satu strategi efisiensi yang akan diterapkan adalah mengurangi belanja operasional yang dinilai tidak terlalu mendesak, seperti alat tulis kantor (ATK), konsumsi dalam kegiatan pemerintahan, serta biaya operasional sekretariat.
“Belanja operasional yang tidak berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat akan dikurangi. Namun, program-program pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan seperti biasa,” tambah Helmi.
Selain itu, DPRD dan Pemkot Samarinda juga menegaskan bahwa kebijakan ini tidak akan mengganggu sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
“Pembangunan tetap menjadi prioritas. Dengan efisiensi ini, justru kita ingin memastikan anggaran lebih banyak tersalurkan ke sektor-sektor yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
Evaluasi dan Transparansi Penggunaan Anggaran
DPRD Samarinda juga menekankan pentingnya evaluasi berkala untuk memastikan kebijakan efisiensi ini berjalan sesuai rencana.
“Kami akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi agar efisiensi ini tidak berdampak negatif pada pelayanan publik. Jika ada sektor yang terdampak, kami akan mencari solusi terbaik,” jelas Helmi.
Dalam kesempatan tersebut, Helmi juga mengutip pernyataan Wali Kota Samarinda Andi Harun dalam Rapat Paripurna sebelumnya, yang menegaskan bahwa kondisi keuangan daerah masih dalam keadaan sehat.
“Jika dibagi rata ke 30 OPD, kemungkinan setiap OPD mendapat alokasi efisiensi sekitar Rp2 miliar. Namun, ada OPD yang membutuhkan anggaran lebih besar, sementara yang lainnya lebih kecil. Struktur kas kita masih sangat sehat, dan efisiensi ini nantinya akan dialihkan untuk belanja yang lebih prioritas,” kata Helmi, mengutip pernyataan Andi Harun.
Dengan kebijakan efisiensi ini, DPRD dan Pemkot Samarinda berharap anggaran daerah dapat dikelola lebih baik, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Ke depan, evaluasi terhadap kebijakan ini akan terus dilakukan untuk memastikan setiap keputusan yang diambil tetap berpihak pada kepentingan publik.
Reporter: Fathur | Editor: Awang | ADV
