Indcyber.com, Samarinda – Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kembali menjadi sorotan DPRD Kota Samarinda. Ketua Komisi II, Iswandi, mempertanyakan transparansi laporan keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara “terlalu sempurna”.
Hal itu disampaikan Iswandi dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Kepala Bagian Keuangan Pemkot Samarinda, Senin (14/4/2025). Dalam laporan tersebut, PDAM tercatat menyetor PAD sebesar Rp17,4 miliar, tepat sesuai target.
“Angka ini terlalu pas. Harusnya ada dinamika lebih atau kurang sedikit, itu wajar. Tapi kalau persis, ini malah menimbulkan tanda tanya. Apakah memang realitas di lapangan seperti itu?” ujarnya.
Menurutnya, dalam dunia usaha, fluktuasi adalah hal yang lumrah. Ia mencontohkan sektor niaga lain yang targetnya Rp1 miliar, namun hanya tercapai 41 persen. “Dengan capaian rendah, kita tahu ada kendala. Tapi kalau target dan realisasi sama persis, justru tidak menunjukkan situasi nyata. Bisa-bisa ini hanya angka di atas kertas,” katanya.
Iswandi juga mengingatkan agar pengelolaan keuangan di tubuh PDAM tidak hanya difokuskan pada pencapaian angka, tapi juga pada asas keadilan dan proporsionalitas. Ia menyinggung kemungkinan praktik “politik balon”, di mana kesejahteraan karyawan ditekan sementara komponen gaji struktural justru membesar.
“Jangan sampai ada ketimpangan. Gaji direksi naik, sementara karyawan biasa ditekan. Ini harus dibuka dan diawasi bersama,” tegasnya.
Bagi Iswandi, keberhasilan BUMD bukan hanya diukur dari nominal setoran PAD, tetapi juga dari kualitas manajemen, layanan, serta tata kelola internal. Ia meminta Pemkot Samarinda dan PDAM untuk membuka lebih banyak ruang transparansi agar publik juga bisa menilai secara objektif.
“Kami di Komisi II akan terus dorong agar pengelolaan perusahaan daerah lebih terbuka dan sehat. Jangan sampai akuntabilitas hanya berhenti pada angka,” tutupnya.
Reporter : Fathur | Editor : Awang | ADV
