Indcyber.com, Kutai Timur – Sikap tegas sekaligus gelisah seorang pemimpin terhadap minimnya fasilitas publik patut diapresiasi. Wakil Bupati Kutim, H. Mahyunadi, menunjukkan keberpihakan nyata kepada masyarakat dengan menegaskan bahwa pelayanan publik harus jadi prioritas utama, bukan justru tunduk pada kepentingan korporasi pemilik modal.
Hal ini sejalan dengan kunjungan Gubernur Kalimantan Timur, Dr. H. Rudi Mas’ud, belum lama ini ke lokasi intake PDAM yang ironisnya berdiri di bekas galian tambang. Pemandangan tersebut menyajikan kontras yang tajam: perusahaan tambang telah mengeruk bumi Kutim untuk kepentingan bisnis, sementara rakyat masih harus menunggu fasilitas air bersih yang layak.
Mahyunadi menekankan, “Pelayanan publik tidak boleh menjadi korban permainan modal. Jangan sampai rakyat hanya jadi penonton di tengah limpahan kekayaan alam yang sudah habis digali.”
Sikap ini jelas menjadi sorotan. Di saat banyak pejabat lebih memilih aman dengan dalih “kerja sama dengan dunia usaha”, Mahyunadi menempatkan kesejahteraan rakyat di garda terdepan. Ia menuntut kerja cerdas, bukan sekadar kerja seremonial, agar kebutuhan dasar warga Kutim terpenuhi dengan cepat, terutama terkait air bersih, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur desa.
Kunjungan gubernur Kaltim ke intake PDAM bekas tambang seakan menjadi simbol ketidakadilan: negara hadir, tapi rakyat belum sepenuhnya merasakan hasilnya. Harapan kini tertuju pada Mahyunadi, agar keberpihakannya pada rakyat tidak hanya berhenti pada kata-kata, melainkan diwujudkan dalam kebijakan nyata yang berani melawan dominasi modal.(red)
