Anggota DPRD Kota Samarinda dan DPRD Kabupaten Donggala berfoto bersama usai kegiatan kunjungan kerja di depan Ruang Rapat Bersama, Gedung DPRD Kota Samarinda, Rabu (16/7/2025). Foto: Fathur
Indcyber.com, Samarinda — DPRD Kabupaten Donggala melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Samarinda pada Rabu (16/7/2025), membahas strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta skema pembagian hasil pajak daerah. Pertemuan berlangsung di ruang rapat bersama, lantai 1 Gedung DPRD Kota Samarinda.
Rombongan DPRD Donggala yang dipimpin Sekretaris Komisi II, Bahtiar, terdiri dari gabungan anggota Komisi I dan Komisi II. Mereka diterima oleh Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Viktor Yuan, serta Anggota Komisi IV, Anhar.
Anggota Komisi II DPRD Donggala dari Fraksi NasDem, Mohamad Yasin, menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman mengenai pengelolaan APBD dan strategi peningkatan PAD yang telah berhasil diterapkan di Kota Samarinda.
“Kami melihat Kota Samarinda berhasil dalam meningkatkan PAD, sementara kami di Donggala masih menghadapi tantangan besar. Karena itu, kami datang untuk berdiskusi dan belajar dari pengalaman Samarinda agar bisa diterapkan di daerah kami,” ujar Mohamad Yasin usai pertemuan.
Selain membahas pengelolaan anggaran, DPRD Donggala juga menyoroti skema pembagian hasil pajak, seperti Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, menekankan pentingnya sistem bagi hasil yang adil bagi daerah. “Mereka menyoroti skema 20 persen untuk kabupaten/kota dan 80 persen untuk provinsi. Ini sangat berdampak pada kemampuan fiskal daerah,” jelasnya.
Isu lain yang turut menjadi perhatian adalah persoalan distribusi Galian C, yang menjadi material penting untuk proyek konstruksi nasional. Menurut Anhar, Donggala dan Palu merupakan salah satu pemasok utama material tersebut.
“Kalau distribusi Galian C dari Donggala terganggu, pembangunan di berbagai daerah, termasuk Kalimantan, bisa terhambat. Ini bukan hanya persoalan daerah, tapi juga menyangkut kepentingan nasional,” tegasnya.
Pertemuan ditutup dengan pertukaran informasi dan komitmen memperkuat sinergi antardaerah guna mendorong peningkatan PAD dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
Reporter: Fathur | Editor: Awang | ADV
