Mohammad Novan Syahronny Pasie, Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, (Foto: Fathur)
Indcyber.com, SAMARINDA — Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menyoroti masih lemahnya respons awal terhadap kasus kekerasan anak di tingkat lingkungan. Ia menilai, lambannya pelaporan dari masyarakat hingga kurang maksimalnya peran organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi celah yang harus segera dibenahi.
“Banyak kasus baru ditangani setelah kondisi korban parah atau viral. Ini menunjukkan sistem pelaporan kita belum berjalan optimal, terutama di tingkat RT/RW,” ungkap Novan, Selasa (1/7/2025), di ruang kerjanya.
Menurutnya, unsur pemerintah di tingkat terbawah harus lebih peka dan berani mengambil tindakan jika menemukan indikasi kekerasan atau pelecehan terhadap anak. Ia menekankan bahwa RT tidak cukup hanya sebagai penerima laporan, tapi juga harus menjadi bagian aktif dalam proses penyelamatan anak.
Selain itu, Novan mendorong Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) untuk meningkatkan koordinasi lintas sektor. Ia menyebut, keberadaan layanan pendampingan yang dimiliki OPD tersebut harus diperkuat dari sisi anggaran, SDM, dan kelembagaan.
“Kalau layanan sudah ada tapi belum menyentuh korban secara menyeluruh, berarti ada yang perlu dibenahi dari sisi teknis maupun sistem,” ucap politisi Fraksi Golkar itu.
Komisi IV DPRD Samarinda, lanjutnya, siap mendorong penambahan anggaran untuk membangun rumah aman yang lebih layak serta perluasan program perlindungan berbasis masyarakat. Ia juga meminta keterlibatan aktif keluarga dan tokoh masyarakat dalam upaya deteksi dini kekerasan terhadap anak.
“Tidak boleh ada pembiaran. Anak-anak harus dilindungi, dan semua unsur pemerintahan punya peran masing-masing yang tidak bisa diabaikan,” tegas Novan.
Pernyataan ini menjadi pengingat bahwa perlindungan anak bukan sekadar slogan, tetapi menuntut keseriusan tindakan dari semua elemen—terutama yang berada paling dekat dengan korban.
Reporter: Fathur | Editor : Awang | ADV
